tugas Hukum Islam Reg A ganjil

Bentuk kelompok baru dengan kelompok lain yang berbeda pendapat, Diskusikan kembali hasil tugas minggu kemarin dengan membandingkan ketiga pendapat tersebut, kemudian tuliskan di kolom di bawah ini.

12 thoughts on “tugas Hukum Islam Reg A ganjil

  1. YOGA DICKY SUSANTO (B1A012149)
    LYSTIA F. K. S. (B1A012045)
    RISDA DAHLIANI (B1A012231)
    RAUDHATUL JANNAH (B1A012317)
    HEPPY RIANA S. S. (B1A012091)
    MAULIDAH (B1A012103)
    THERESIA ANGGRAINI N. (B1A012307)
    Perbandingan dari ketiga aliran tersebut terletak pada cara penerapannya atau pelaksanaanya, pembagian-pembagian sistemnya, pola piker dan tindakan-tindakan dalam pemerintahannya dan masyarakat di dalam masing-masing aliran. Di mana ketiga aliran dapat dijabarkan sebagai berikut:
    1. Islam Secara Kaffah yaitu:
    Negara menggunakan system ini di segala lini kehidupan baik dari bidang pemerintahan maupun dari kepala negaranya dan menerapkan hukum Islam secara keseleruhan. Seluruh jajaran pemerintahan dari atas sampai badan-badan pemerintahan di daerah juga menggunakan system ini
    Contohnya: Negara Arab Saudi
    2. Islam secara Sekularisme yaitu:
    Negara secara tersendiri memisahkan kehidupan beragama dan kehidupan bernegara. Urusan pemerintahan Negara tidak boleh dicampur adukkan dengan urusan beragama dan begitu juga sebaliknya. Negara yang menganut system sekularisme ini adalah Negara yang bebas dalam menjalankan pemerintahannya. Aliran ini sebagaimana namanya berpegang kepada dasar Negara dan politik mestilah dipisahkan. Atau dunia dan agama hendaklah dijauhkan
    Contoh Negara: Malaysia
    3. Islam secara Moderat yaitu:
    Negara boleh mengambil beberapa hukum Islam untuk digunakan di system pemerintahannya. Berlandaskan sura dan member kebebasan pada masyarakat, toleransi dan hidup berdampingan dengan sesama tidak terkecuali non muslim.
    Contoh Negara: Indonesia

  2. Pradhitya Krisniadi (B1A012115)
    Hari Setiawan (B1A012113)
    Ardo Stefanus Tanmaela (B1A012203)
    M.Kembarrul Yaqin (B1A012053)
    M.Zeffry (B1A010143)
    M.Divo Priyono Orba (B1A010261)
    M.Chairullah (B1A010251)
    Ridaus Salihin (B1A010105)

    Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami ,menurut kami ketiga paham tersebut yakni kaffah,sekuler dan modern memilikki keunggulan dan kekurangan masing-masing .Akan tetapi menurut kami diantara ketiga paham tersebut yang mendekati kesempurnaan adalah paham modern,karena bisa di bilang paham modern adalah penyempurnaan dari paham kaffah dan paham sekuler,dimana pada sistem kaffah menerapkan hukum islam secara keseluruhan sedangkan paham sekuler memisahkan kehidupan bernegara dan beragama.
    Sebagai perbandingan kita ambil sistem modern dan 2 sistem diatas yaitu kaffah dan sekuler,disini modern memilikki keunggulan yaitu dalam paham modern bisa menerapkan hukum islam dalam kehidupan bernegara,hal ini diperlukan karena memang ada beberapa hal di dalam hukum islam yang bisa di aplikasikan dalam kehidupan bernegara ,sedangkan paham kaffah dan sekuler hanya bisa diterapkan di beberapa negara tertentu saja,sehingga dengan kata lain paham modern lebih bersifat universal,dapat diterima oleh semua golongan dan secara tidak langsung memberi keseimbangan antara kehidupan beragama dan bernegara

  3. muthmainnah [b1a012131], desy arista p [b1a012005], tri rahmawaty [b1a012019], katerina geovani [b1a011083], dewi sartika [b1a012047]] on said:

    Perbandingan tiga konsep aliran hukum islam
    1. Islam kaffah Dalam konsep ini islam diterima atau diterapkan secara seutuhnya. Konsep ini diterapkan dinegara-negara islam seperti Arab Saudi dan wilayah Utara Nigeria. Hukum islam harus  sepenuhnya diterapkan karena tanpa adanya hukum islam, maka negara islam tidak akan berjalan.
    Kelebihan :
    1. Hukum islam benar-benar diterapkan sehingga berjalannya negara akan lebih terarah
    2. Pemerintah ikut serta dalam mengatur segala aspek kehidupan dimasyarakat sehingga kehidupan masyarakat terjamin
    3. Adanya keadilan mutlak karena langsung bersumber langsung bersumber pada Al Quran dan hadist, contohnya mencuri yang akan dipotong tangannya
    Kekurangan :
    1. Dalam kehidupan bermasyarakat golongan minoritas cenderung diabaikan ataupun dikucilkan
    2. Tidak adanya kebebasan dalam masyarakat, karena semuanya diatur berdasarkan agama  

    2. Islam Sekuler Di dalam ajaran ini terdapatnya pemisahan antara hukum agama dengan hukum positif. Lebih mengutamakan hukum positif dibandingkan hukum islam. Hukum agama dipakai apabila hukum tersebut tidak bertentangan dengan hukum positif. Hukum positif tidak boleh bersumber dari hukum agama.
    Kelebihan :
    1. Kenetralan dalam setiap agama yang terdapat dalam sebuah negara tersebut karena di negara mengutamakan hukum positifnya 2. Terdapat kebebasan yang mutlak untuk memilih agamanya 3. Dengan alasan apapun seseorang atau kelompok tidak dapat memaksakan kehendaknya atau yang ia yakini
    4. Biasanya di negara yang menganut sistem ini akan lebih maju karena pendidikan duniawi lebih dominan dibandingkan pendidikan agama
    Kekurangan :
    1. Hancurnya moral masyarakat karena semakin jauh dari agama 2. Menggangap bahwa akal adalah segalanya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari yang berarti bahwa hal yang tidak dapat dijangkau oleh akal yang dianggap tidak bisa diterima atau tahayul 3. Sekulerisme menyebabkan seseorang menjadi atheis atau distorisasi seseorang dikarenakan besarnya pemisahan antara realitas dan agama dikehidupan sehari-hari
    4. Secara konsistensi hukum islam, para penganutnya memiliki paradigma ganda sehingga sejatinya hukum islam tidak dapat dicampuri oleh hukum positif
    5. Kurang menghargai adanya perbedaan agama  

    3. Islam Moderat Dalam konsep ini masih mempertimbangkan minoritas dan mayoritas dengan adanya kebhinekaan . dalam ketatanegaraan hukum islam juga turut ikut andil dalam mengatur pemerintahan, tapi tidak sampai mendirikan negara islam.
    Kelebihan :
    1. Perbedaan agama sangat dihargai
    2. Negara tidak menutup diri terhadap agama- agama lain selain islam atau terdapatnya keterbukaan
    3. Masyarakat bebas untuk menentukan agamanya tanpa harus diikut campuri oleh negara
    4. Demokrasi dijalankan dalam konsep ini
    Kekurangan :
    1. Akan banyak muncul aliran-aliran agama yang menyesatkan karena adanya kebebasan dalam masuknya agama
    2. Arus globalisasi menyebabkan pola pikir masyarakat berubah tentang ajaran islam yang sebenarnya

  4. DOSEN PEMBIMBING
    LENA HANIFAH SH., LL.M
    NAMA KELOMPOK :
    HUMAYNI (B1AO12243)
    HARLIANSYAH (B1A012009)
    SOFYAN ANGGA FAHLANI (B1A012049)
    IMAM SYAFI’I (B1A012141)
    DRI LIMBUNG F.DARA (B1A012109)
    OKTAVIANA H.A (B1A012173)
    JANETH ADINDA NAIBAHO (B1A012301)
    AZMI SOVIA (B1A012039)

    Hasil diskusi kelompok
    Setelah melakukan diskusi yang cukup alot , kelompok kami berhasil menemukan 3 sudut pandang terhadap 3 teori tersebut .
    1.Pertama kami melihat dari segi perbedaan dan persamaannya
    2.Kedua kami melihat dari segi penerapannya
    3.Ketiga kami melihat dari segi kedudukannya

    ANALISA DARI KETIGA SUDUT PANDANG TERSEBUT
    1. Dari segi perbedaan dan persamaannya
    sebelum lebih jauh menjelaskan tentang perbedaan dan persamaan , TEORI ISLAM KAFFAH , TEORI SEKULER , DAN TEORI MODERAT . Ada baiknya kita mengetahui apa pengertian dari ketiga teori tersebut
    • TEORI ISLAM KAFFAH adalah sistem hukum yang mengakui syari’at islam sebagai asasi secara utuh . Contoh negara yang menganut sistem ini adalah SAUDI ARABIA dan wilayah UTARA NIGERIA .
    • TEORI SEKULER adalah sistem yang meninggalkan syari’ah agama dan mengganti dengan hukum sekuler (memisahkan antara dunia dan agama) . Contoh negara yang menganut sitem ini adalah NEGARA TURKI.
    • TEORI MODERAT adalah sistem yang mengkompromikan atau menggabungkan atau menjalankan kedua sitem diatas . Contoh negara yang menganut sistem ini adalah MESIR , SUDAN , LIBANON , SURIAH , INDONESIA , MALAYASIA , DAN BRUNEI .

    Berdasarkan uraian diatas kami dapat menemukan PERBEDAAN yang sangat krusial yakni :
    • Teori islam kaffah bersifat menyeluruh yakni menerapkan syari’at islam secara mutlak dan utuh pada segala sendi kehidupan bernegara
    • Teori sekuler bersifat memisahkan antara agama dan negara , sistem bernegara tidak ada campur tangan sistem hukum islam
    • Teori moderat adalah teori yang mengkombinasikan antara sistem hukum agama dengan sistem hukum negara . Menurut kami bahasa lain dari teori ini adalah (WIN-WIN SOLUTIONS).
    Berdasarkan uraian diatas kami dapat menemukan PERSAMAAN yang sangat krusial yakni :
    • Tujuannya sama , berniat untuk membuat negara agar lebih baik dan masyarakat yang sejahtera
    • Sama-sama sistem pemerintahan negara
    • Ketiga teori ini sama-sama mengatur sistem hukum islam dengan sistem pemerintahan negara

    2.Dari segi penerapannya
    • Penerapan teori hukum kaffah dapat di lihat di negara Arab Saudi
    Arab Saudi adalah sebuah negara yang berbentuk kerajaan, yang dipimpin oleh seorang raja dari keluarga Saudi. Islam sebagai agama resmi dan dasar negara. Undang-Undang Dasar negara adalah Alqur’an dan Sunnah Rasulullah, dan hukum dasarnya adalah syari’ah. Ada tiga lembaga hukum yang menyelesaikan masalah-masalah hukum ;
    1)mahkamah syari’ah;
    2)lembaga fatwa,
    3)lembaga hisbah.
    Dengan demikian sistem hukumnya didasarkan atas wahyu dan ijtihad.
    Kata kunci; Alqur’an, Sunnah Rasulullah, ijtihad, mahkama syari’ah, lembaga fatwa, dan lembaga hisbah.

    Jadi dapat di simpulkan , teori ini merupakan teori mutlak yang alami sepenuh nya menerapkan hukum islam . Alqur’an dan Sunnah Rasulullah sebagai Undang-Undang Dasar Negara, maka seluruh aspek hukum baik menyangkut dengan hukum had, kisas maupun hukum takzir dapat diterapkan pada setiap warga yang melanggara norma-norma hukum tersebut. Bagi warga yang membunuh dengan tanpa alasan hukum Syari’ah sanksi hukumnya dibunuh. Demikian juga pelaku zina, hukumannya dirajam, dan bagi warga yang melaporkan perbuatan zina warga lain tanpa alat bukti saksi empat orang, juga dikenakan sanksi rajam delapan puluh kali dan diasingkan atau diisolasi dari tempat kediamanannya. Hukuman bagi kelompok pengacau keamanan atau pelaku tindakan pidana konisitas, seperti perampokan dengan pembunuhan dikenakan sanksi pidana salib, yaitu suatu hukuman yang bersifat amputasi silang dua oragan tubuh tangan kiri dan kaki kanan.

    • Penerapan teori hukum sekuler dapat di lihat di Negara Turki
    PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI TURKI
    p erkembangan hukum Islam di Turki dapat dibagi ke dalam tiga periode besar yaitu: periode awal (650-1250), periode pertengahan (1250-1800), dan periode modern (1800 sampai sekarang).
    Pada periode awal, hukum Islam dilaksanakan secara murni sesuai dengan ajaran Alquran dan Sunnah bahkan cenderung tradisional dan konservatif.
    Pada periode pertengahan sudah ada usaha untuk memasukkan hukum Islam ke dalam perundang-undangan negara. Dan di akhir periode pertengahan tersebut pemikiran pembaharuan hukum Islam sudah mulai muncul.
    Pada periode modern terjadi pembaruan besar-besaran di Turki termasuk upaya Turkinisasi Hukum Islam yang dipelopori oleh Mustafa Kemal.

    • Penerapan teori hukum moderat dapat di lihat di Negara Indonesia
    Syari’at islam bisa masuk ke dalam sistem pemerintahan di indonesia tapi hanya dalam hal-hal tertentu saja . Contoh masalah pernikahan , perbankan syari’ah, penggadaian syari’ah .
    Fakta ini menyimpulkan bahwa indonesia tidak menganut hukum islam mutlak .

    3.Dari segi kedudukannya

    Kedudukan dari ketiga teori diatas memiliki posisi yang sesuai dengan sistem negara yang di anut masing-masing negara . Misalkan Arab Saudi lebih menganut teori kaffah atau teori mutlak yang menjunjung tinggi syari’at islam , sedang di Turki menganut sistem sekuler yang mana mereka memisahkan antara agama dan negara , begitu juga hal nya dengan teori Moderat yang dianut oleh negara Indonesia yang mengasimilasikan antara sistem sekuler dengan sistem syari’ah dengan catatan pada bagian-bagian tertentu saja .

  5. A . Hukum islam yang meninggalkan syariat dan mengganti dengan hukum sekuler.

    Analisis :

    Pada dasarnya hukum islam merupakan suatu kajian hukum yang bersifat universal. dan pada hakekatnya universal berarti hukum yang dapat menyatu dengan baik terhadapa norma dan nilai yang berlaku ditatanan masyarakat tetapi sebelum hukum islam menyatu dengan baik dengan hukum lainnya atau hukum yang sudah ada berkembang pada saat itu terdapat pula suatu pergoncangan atau pergesakan dalam penyatuaan dua hal tersebut.. dilihat dari kenyataan yang ada apabila hukum islam digantikan dengan hukum sekuler maka kenyataan yang ada akan menimbulkan suatu gesekan yang timbul dalam sebuah kehidupan. apa itu hukum sekuler ? HUKUM sekuler adalah proses berpikir atau cara berpikir sebuah kaidah hukum yang terjadi dimasyarakat namun dari segi alamiah bersifat keduniawian tidak bersumber secara utuh terhadap al quran dan hadist.

    artinya : apabila dalam ruang lingkup hukum islam tepatnya syariat yang digantikan dengan hukum sekuler maka akan munculnya berbagai pemikiran-pemikiran yang berseberangan dalam hal ini perbedan pendapat yang berseberangan satu sama lain karena terdapatnya sebuah akulturasi pola pemikiran yang telah ada.

    B . hukum islam yang mengakui syariat sebagai hak asasi secara utuh.

    analisis :
    secara garis besar hukum islam memuat berbagai aturan penting dalam kehidupan manusia, mengapa ? karena hukum islam merupakan satu kajian yang bersumber langsung dari allah swt tepatnya yang dicantumkan dalam al quran dan hadist . berkenaan dengan hal ini tepatnya untuk menuai proses kehidupan tuntunan syariat yang dilakukan sangatlah tepat secara organisir atau kelompok. islam menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan dengan hal ini sangatlah tepat apabila dalam hukum islam menjunjung nilai hak asasi manusia.

    contoh : perang salib abad 16 yang ketika itu dipimpin salahudin al ayubbi. salahudin memberi ampunan kepada mayortitas non muslim di yerusalim yang berhasil ia rebut dengan tidak membantai dan malah memberikan makanan,kuda, dan harta untuk mereka. yang artinya nilai hak asasi manusia itu tetap ada.

    C . hukum islam yang mengkompromikan menggabungkan kedua sistem diatas.

    analisis : hal ini sangatlah tepat mengapa untuk mengatur suatu keseimbangan akan dari berbagai macam hal itu sungguh sangat baik. mengapa ? karena didalam suatu negara atau bangsa terdapat hukum asli yang melekat pada sebuah negara itu tepatnya adalah (hukum positif). kita tidak bisa hanya berpegang pada satu hukum saja karena didalam suatu hukum yang telah kita anut pasti akan memiliki sebuah kekurangan dan dari hal itulah untuk dijadikan kelebihan atas kekurangan hukum tersebut, maka hukum yang masuk didalam suatu negara atau hukum lainnya akan menutupinya. agar terjadi sebuah keseimbangan dalam melakukan berbagai tatanan yang telah ada.

  6. NAMA KELOMPOK:

    FINSA QORINA AZMI (B1A012043)
    MARRINI NOOR R . P (B1A012207)
    M. RIZKY MAULANA (B1A012209)
    RIZKY RAHMATILLAH (B1A012079)
    AKHMAD AZWAR SUGANDI (B1A012313)
    M. HELDY NOVIANDA (B1A012227

    A . Hukum islam yang meninggalkan syariat dan mengganti dengan hukum sekuler.

    Analisis :

    Pada dasarnya hukum islam merupakan suatu kajian hukum yang bersifat universal. dan pada hakekatnya universal berarti hukum yang dapat menyatu dengan baik terhadapa norma dan nilai yang berlaku ditatanan masyarakat tetapi sebelum hukum islam menyatu dengan baik dengan hukum lainnya atau hukum yang sudah ada berkembang pada saat itu terdapat pula suatu pergoncangan atau pergesakan dalam penyatuaan dua hal tersebut.. dilihat dari kenyataan yang ada apabila hukum islam digantikan dengan hukum sekuler maka kenyataan yang ada akan menimbulkan suatu gesekan yang timbul dalam sebuah kehidupan. apa itu hukum sekuler ? HUKUM sekuler adalah proses berpikir atau cara berpikir sebuah kaidah hukum yang terjadi dimasyarakat namun dari segi alamiah bersifat keduniawian tidak bersumber secara utuh terhadap al quran dan hadist.

    artinya : apabila dalam ruang lingkup hukum islam tepatnya syariat yang digantikan dengan hukum sekuler maka akan munculnya berbagai pemikiran-pemikiran yang berseberangan dalam hal ini perbedan pendapat yang berseberangan satu sama lain karena terdapatnya sebuah akulturasi pola pemikiran yang telah ada.

    B . hukum islam yang mengakui syariat sebagai hak asasi secara utuh.

    analisis :
    secara garis besar hukum islam memuat berbagai aturan penting dalam kehidupan manusia, mengapa ? karena hukum islam merupakan satu kajian yang bersumber langsung dari allah swt tepatnya yang dicantumkan dalam al quran dan hadist . berkenaan dengan hal ini tepatnya untuk menuai proses kehidupan tuntunan syariat yang dilakukan sangatlah tepat secara organisir atau kelompok. islam menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan dengan hal ini sangatlah tepat apabila dalam hukum islam menjunjung nilai hak asasi manusia.

    contoh : perang salib abad 16 yang ketika itu dipimpin salahudin al ayubbi. salahudin memberi ampunan kepada mayortitas non muslim di yerusalim yang berhasil ia rebut dengan tidak membantai dan malah memberikan makanan,kuda, dan harta untuk mereka. yang artinya nilai hak asasi manusia itu tetap ada.

    C . hukum islam yang mengkompromikan menggabungkan kedua sistem diatas.

    analisis : hal ini sangatlah tepat mengapa untuk mengatur suatu keseimbangan akan dari berbagai macam hal itu sungguh sangat baik. mengapa ? karena didalam suatu negara atau bangsa terdapat hukum asli yang melekat pada sebuah negara itu tepatnya adalah (hukum positif). kita tidak bisa hanya berpegang pada satu hukum saja karena didalam suatu hukum yang telah kita anut pasti akan memiliki sebuah kekurangan dan dari hal itulah untuk dijadikan kelebihan atas kekurangan hukum tersebut, maka hukum yang masuk didalam suatu negara atau hukum lainnya akan menutupinya. agar terjadi sebuah keseimbangan dalam melakukan berbagai tatanan yang telah ada.

  7. DOSEN PEMBIMBING
    LENA HANIFAH SH., LL.M
    NAMA KELOMPOK :
    HUMAYNI (B1AO12243)
    HARLIANSYAH (B1A012009)
    SOFYAN ANGGA FAHLANI (B1A012049)
    IMAM SYAFI’I (B1A012141)
    DRI LIMBUNG F.DARA (B1A012109)
    OKTAVIANA H.A (B1A012173)
    JANETH ADINDA NAIBAHO (B1A012301)
    AZMI SOVIA (B1A012039)

    Hasil diskusi kelompok
    Setelah melakukan diskusi yang cukup alot , kelompok kami berhasil menemukan 3 sudut pandang terhadap 3 teori tersebut .
    1.Pertama kami melihat dari segi perbedaan dan persamaannya
    2.Kedua kami melihat dari segi penerapannya
    3.Ketiga kami melihat dari segi kedudukannya

    ANALISA DARI KETIGA SUDUT PANDANG TERSEBUT
    1. Dari segi perbedaan dan persamaannya
    sebelum lebih jauh menjelaskan tentang perbedaan dan persamaan , TEORI ISLAM KAFFAH , TEORI SEKULER , DAN TEORI MODERAT . Ada baiknya kita mengetahui apa pengertian dari ketiga teori tersebut
    • TEORI ISLAM KAFFAH adalah sistem hukum yang mengakui syari’at islam sebagai asasi secara utuh . Contoh negara yang menganut sistem ini adalah SAUDI ARABIA dan wilayah UTARA NIGERIA .
    • TEORI SEKULER adalah sistem yang meninggalkan syari’ah agama dan mengganti dengan hukum sekuler (memisahkan antara dunia dan agama) . Contoh negara yang menganut sitem ini adalah NEGARA TURKI.
    • TEORI MODERAT adalah sistem yang mengkompromikan atau menggabungkan atau menjalankan kedua sitem diatas . Contoh negara yang menganut sistem ini adalah MESIR , SUDAN , LIBANON , SURIAH , INDONESIA , MALAYASIA , DAN BRUNEI .

    Berdasarkan uraian diatas kami dapat menemukan PERBEDAAN yang sangat krusial yakni :
    • Teori islam kaffah bersifat menyeluruh yakni menerapkan syari’at islam secara mutlak dan utuh pada segala sendi kehidupan bernegara
    • Teori sekuler bersifat memisahkan antara agama dan negara , sistem bernegara tidak ada campur tangan sistem hukum islam
    • Teori moderat adalah teori yang mengkombinasikan antara sistem hukum agama dengan sistem hukum negara . Menurut kami bahasa lain dari teori ini adalah (WIN-WIN SOLUTIONS).
    Berdasarkan uraian diatas kami dapat menemukan PERSAMAAN yang sangat krusial yakni :
    • Tujuannya sama , berniat untuk membuat negara agar lebih baik dan masyarakat yang sejahtera
    • Sama-sama sistem pemerintahan negara
    • Ketiga teori ini sama-sama mengatur sistem hukum islam dengan sistem pemerintahan negara

    2.Dari segi penerapannya
    • Penerapan teori hukum kaffah dapat di lihat di negara Arab Saudi
    Arab Saudi adalah sebuah negara yang berbentuk kerajaan, yang dipimpin oleh seorang raja dari keluarga Saudi. Islam sebagai agama resmi dan dasar negara. Undang-Undang Dasar negara adalah Alqur’an dan Sunnah Rasulullah, dan hukum dasarnya adalah syari’ah. Ada tiga lembaga hukum yang menyelesaikan masalah-masalah hukum ;
    1)mahkamah syari’ah;
    2)lembaga fatwa,
    3)lembaga hisbah.
    Dengan demikian sistem hukumnya didasarkan atas wahyu dan ijtihad.
    Kata kunci; Alqur’an, Sunnah Rasulullah, ijtihad, mahkama syari’ah, lembaga fatwa, dan lembaga hisbah.

    Jadi dapat di simpulkan , teori ini merupakan teori mutlak yang alami sepenuh nya menerapkan hukum islam . Alqur’an dan Sunnah Rasulullah sebagai Undang-Undang Dasar Negara, maka seluruh aspek hukum baik menyangkut dengan hukum had, kisas maupun hukum takzir dapat diterapkan pada setiap warga yang melanggara norma-norma hukum tersebut. Bagi warga yang membunuh dengan tanpa alasan hukum Syari’ah sanksi hukumnya dibunuh. Demikian juga pelaku zina, hukumannya dirajam, dan bagi warga yang melaporkan perbuatan zina warga lain tanpa alat bukti saksi empat orang, juga dikenakan sanksi rajam delapan puluh kali dan diasingkan atau diisolasi dari tempat kediamanannya. Hukuman bagi kelompok pengacau keamanan atau pelaku tindakan pidana konisitas, seperti perampokan dengan pembunuhan dikenakan sanksi pidana salib, yaitu suatu hukuman yang bersifat amputasi silang dua oragan tubuh tangan kiri dan kaki kanan.

    • Penerapan teori hukum sekuler dapat di lihat di Negara Turki
    PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI TURKI
    p erkembangan hukum Islam di Turki dapat dibagi ke dalam tiga periode besar yaitu: periode awal (650-1250), periode pertengahan (1250-1800), dan periode modern (1800 sampai sekarang).
    Pada periode awal, hukum Islam dilaksanakan secara murni sesuai dengan ajaran Alquran dan Sunnah bahkan cenderung tradisional dan konservatif.
    Pada periode pertengahan sudah ada usaha untuk memasukkan hukum Islam ke dalam perundang-undangan negara. Dan di akhir periode pertengahan tersebut pemikiran pembaharuan hukum Islam sudah mulai muncul.
    Pada periode modern terjadi pembaruan besar-besaran di Turki termasuk upaya Turkinisasi Hukum Islam yang dipelopori oleh Mustafa Kemal.

    • Penerapan teori hukum moderat dapat di lihat di Negara Indonesia
    Syari’at islam bisa masuk ke dalam sistem pemerintahan di indonesia tapi hanya dalam hal-hal tertentu saja . Contoh masalah pernikahan , perbankan syari’ah, penggadaian syari’ah .
    Fakta ini menyimpulkan bahwa indonesia tidak menganut hukum islam mutlak .

    3.Dari segi kedudukannya

    Kedudukan dari ketiga teori diatas memiliki posisi yang sesuai dengan sistem negara yang di anut masing-masing negara . Misalkan Arab Saudi lebih menganut teori kaffah atau teori mutlak yang menjunjung tinggi syari’at islam , sedang di Turki menganut sistem sekuler yang mana mereka memisahkan antara agama dan negara , begitu juga hal nya dengan teori Moderat yang dianut oleh negara Indonesia yang mengasimilasikan antara sistem sekuler dengan sistem syari’ah dengan catatan pada bagian-bagian tertentu saja .

  8. M.FAUZI NOOR (B1A012037)
    M.ERFANI ANSHARI ( B1A012011)
    MAULIDA ARIYANTI ( B1012189)
    SIDIK SETIAWAN ( B1A012015)
    SYAIDAH NOVIA SARI ( B1A012191)
    TEO WIRAWIBOWO( B1A0121099)
    NURLIANA AMALIA (B1A012189)
    S. MUHAMMAD HAFIIZH (B1A012017)

    PERBEDAAN NEGARA ISLAM DENGAN NEKARA SEKULER
    KONSEP KEDAULATAN
    Negara Sekuler : Kedaulatan berada ditangan rakyat. Sehingga rakyatlah yang memiliki hak menentukan perjalanan hidup masyarakat.
    Negara Islam : Kedaulatan berada ditangan Allah (Syariat).Hal ini didasarkan pada syariat Islam yang hanya mengakui Allah SWT satu-satunya pemilik otoritas untuk membuat hukum (Al-Hakim) dan syariat (Al-Musyarrri’) baik dalam semua ibadah. Islam mtidak memberikan peluang kepada manusia untuk menetapkan hukum, meski satu hukum sekalipun.
    KONSEP KEKUASAAN
    Negara Sekuler : Kekuasaan dinegara demokrasi-sekuler terbagi menjadi 3 institusi yang memiliki kewenangan berbeda-beda, yakni : kekuasaan legislative (kekuasaan untuk membuat Undang-Undang), kekuasaan eksekutif (kekuasaan untuk menjalankan Undang-Undang), dan kekuasaan yudikatif (kekuasaan untuk mengadili atas pelanggaran Undang-Undang). Konsep pembagian kekuasaan ini dikenal dengan Trias Politika.
    Negara Islam : Dalam system Negara Islam, kekuasaan ada ditangan umat. Artinya, umat berhak mengangkat siapa saja yang mereka pilih dan mereka baiat untuk menjadi khalifah.
    BENTUK NEGARA
    Negara Sekuler : Bentuk Negara yang menganut system Negara Islam, dapat beraneka ragam; dapat berbentuk kesatuan, seperti Inggris dan Prancis, atau federasi seperti Amerika Serikat dan Malaysia. Dalam negara federasi terdapat negara-negara bagian yang memiliki otonomi sendiri dan bersatu dalam pemerintahan secara umum, semisal dalam hal perjanjian internasional, moneter, pertahanan dan keamanan, dan lain-lain.
    Negara Islam : Harus berbentuk kesatuan. Islam tidak membenarkan adanya negara-negara bagian yang memiliki kedaulatan sendiri dalam bidang-bidang tertentu. Sistem pemerintahan Khilafah harus bersifat sentralisasi dengan penguasa tertinggi cukup di pusat. Pemerintahan pusat mempunyai otoritas penuh terhadap seluruh wilayah negara, baik dalam masalah kecil maupun besar.
    BENTUK PEMERINTAHAN
    Negara Sekuler : Sistem pemerintahan negara demokrasi-sekular dapat berbentuk republik dengan kepala negara seorang presiden seperti AS atau monarki dengan kepala negara seorang raja seperti Inggris atau kaisar seperti di Jepang.
    Negara Islam : bentuk pemerintahan Islam yang hanya mengenal satu bentuk, yakni Khilafah. Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum Muslim di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Sebutan lain dari Khilafah adalah Imamah.
    KEPEMIMPINAN
    Negara Sekuler : Kepemimpinan dalam negara demokrasi-sekular bersifat kolektif. Sistem pemerintahannya, baik parlementer maupun presidensial, mengharuskan adanya kabinet yang di dalamnya terdapat menteri-menteri dengan spesialisasi departemen-departemen masing-masing dan wewenang tertentu. Kolektivitas kepemimpinan tampak lebih menonjol dalam sistem parlementer; roda pemerintahan dijalankan oleh kabinet yang dikepalai seorang perdana menteri. Kabinet secara kolektif itu bertanggung jawab terhadap parlemen. Jika parlemen menjatuhkan mosi tidak percaya, kabinet tersebut harus bubar.
    Negara Islam : Dalam Islam, kepemimpinan bersifat tunggal, tidak bersifat kolektif. Prinsip tunggalnya kepemimpinan juga diterapkan dalam kepemimpinan negara. Di dalam sistem khilafah tidak ada menteri maupun kabinet yang menyertai khalifah sebagaimana dalam konsep demokrasi. Yang ada di dalam sistem khilafah hanyalah para mu‘âwin (pembantu khalifah). Tugas mereka adalah membantu khalifah dalam tugas-tugas pemerintahan. Mereka adalah pembantu sekaligus pelaksana. Ketika memimpin mereka, peran khalifah bukan dalam kapasistasnya sebagai perdana menteri atau kepala lembaga eksekutif, melainkan sebagai kepala negara. Dalam sistem khilafah tidak ada kabinet menteri yang bertugas membantu khalifah dengan wewenang tertentu.
    PILAR PEMERINTAHAN
    Negara Sekuler : Dalam negara demokrasi-sekular, kedaulatan ada di tangan rakyat yang terepresentasi di tangan wakil rakyat. Demikian juga dengan kekuasaan. Rakyat merupakan sumber kekuasaan. Akan tetapi, pada praktiknya keadaulatan dan kekuasaan itu tidak benar-benar berada di tangan rakyat, namun di tangan para kapitalis/pemilik modal raksasa, terutama di bidang industri dan media massa. Di Amerika, para kapitalis inilah yang sebenarnya secara real mengangkat dan memberhentikan orang-orang yang menempati lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Siapa saja yang berseberangan dengan para kapitalis akan tergusur dari kekuasaannya. Yang lebih tragis nasib negara-negara Dunia Ketiga. Kedaulatan rakyat di negara-negara tersebut justru telah terampas oleh dominasi negara-negara asing.
    Secara praktis, kekuasaan itu dijalankan oleh tiga institusi: yakni legislatif (parlemen), eksekutif (presiden dan kabinetnya), dan yudikatif (lembaga peradilan). Di berbagai negara, yang biasanya dipilih langsung oleh rakyat adalah legislatif dan eksekutif (presiden). Adapun hukum dan undang-undangnya dibuat dan ditetapkan lembaga legislatif. Di beberapa negara, seperti Indonesia, sebuah undang-undang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif.
    Negara Islam : Pilar pemerintahan itu jelas sangat berbeda dengan sistem Negara Islam. Di dalam sistem Negara Islam dibedakan antara kedaulatan dan kekuasaan. Kedaulatan ada di tangan syariat sehingga tidak boleh ada satu hukum atau undang-undang yang tidak bersumber dari Kitabullah dan Sunnah rasul-Nya, sementara kekuasaan ada di tangan umat. Artinya, umatlah yang berhak memilih dan mengangkat orang yang dikehendaki untuk menduduki jabatan khalifah.
    PERAN WAKIL RAKYAT
    Negara Sekuler : Dalam negara demokrasi-sekuler, wakil rakyat menjalankan kedaulatan rakyat. Lembaga perwakilan rakyat inilah yang menetapkan semua hukum dan peraturan dalam negara tersebut. Di beberapa negara, parlemen ini juga memiliki wewenang meminta pertanggungjawaban kepala negara dan memberhentikannya.
    Negara Islam : Itu sangat berbeda dengan wakil rakyat dalam sistem Negara Islam. Wakil rakyat yang terwadahi dalam majelis umat sama sekali tidak berfungsi sebagai lembaga legislatif. Dalam Islam, kekuasaan legislatif hanya milik Allah SWT semata, bukan milik manusia. Kalau pun ada hak mengadopsi hukum-hukum yang berkaitan dengan pengaturan urusan rakyat dan pemerintahan, maka itu adalah bagi khalifah. Ini bukan berarti khalifah memegang kekuasaan legislatif. Sebab, khalifah tidak membuat hukum sendiri, namun hanya sekadar mengambil hukum-hukum syariat yang terkandung dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya berdasarkan kriteria dalil melalui proses ijtihad yang benar.
    SISTEM NEGARA CAMPURAN ANTARA NEGARA SEKULER DENGAN
    NEGARA ISLAM
    Sedangkan pada system campuran, system ini menggabungkan/mengkompromikan/menjalankan system Negara Islam dan system Negara Islam. Contohnya seperti Di Indonesia. Di Negara yang menganut system ini menggunakan hukum islam tetapi tidak secara mutlak seperti di Negara Islam. Antara hukum dan agama tetap dijaga keseimbangannya.

  9. Nama Kelompok :
    M.FAUZI NOOR (B1A012037)
    M.ERFANI ANSHARI ( B1A012011)
    MAULIDA ARIYANTI ( B1012189)
    SIDIK SETIAWAN ( B1A012015)
    SYAIDAH NOVIA SARI ( B1A012191)
    TEO WIRAWIBOWO( B1A0121099)
    NURLIANA AMALIA (B1A012185)
    S. MUHAMMAD HAFIIZH (B1A012017)

    PERBEDAAN NEGARA ISLAM DENGAN NEKARA SEKULER
    KONSEP KEDAULATAN
    Negara Sekuler : Kedaulatan berada ditangan rakyat. Sehingga rakyatlah yang memiliki hak menentukan perjalanan hidup masyarakat.
    Negara Islam : Kedaulatan berada ditangan Allah (Syariat).Hal ini didasarkan pada syariat Islam yang hanya mengakui Allah SWT satu-satunya pemilik otoritas untuk membuat hukum (Al-Hakim) dan syariat (Al-Musyarrri’) baik dalam semua ibadah. Islam mtidak memberikan peluang kepada manusia untuk menetapkan hukum, meski satu hukum sekalipun.
    KONSEP KEKUASAAN
    Negara Sekuler : Kekuasaan dinegara demokrasi-sekuler terbagi menjadi 3 institusi yang memiliki kewenangan berbeda-beda, yakni : kekuasaan legislative (kekuasaan untuk membuat Undang-Undang), kekuasaan eksekutif (kekuasaan untuk menjalankan Undang-Undang), dan kekuasaan yudikatif (kekuasaan untuk mengadili atas pelanggaran Undang-Undang). Konsep pembagian kekuasaan ini dikenal dengan Trias Politika.
    Negara Islam : Dalam system Negara Islam, kekuasaan ada ditangan umat. Artinya, umat berhak mengangkat siapa saja yang mereka pilih dan mereka baiat untuk menjadi khalifah.
    BENTUK NEGARA
    Negara Sekuler : Bentuk Negara yang menganut system Negara Islam, dapat beraneka ragam; dapat berbentuk kesatuan, seperti Inggris dan Prancis, atau federasi seperti Amerika Serikat dan Malaysia. Dalam negara federasi terdapat negara-negara bagian yang memiliki otonomi sendiri dan bersatu dalam pemerintahan secara umum, semisal dalam hal perjanjian internasional, moneter, pertahanan dan keamanan, dan lain-lain.
    Negara Islam : Harus berbentuk kesatuan. Islam tidak membenarkan adanya negara-negara bagian yang memiliki kedaulatan sendiri dalam bidang-bidang tertentu. Sistem pemerintahan Khilafah harus bersifat sentralisasi dengan penguasa tertinggi cukup di pusat. Pemerintahan pusat mempunyai otoritas penuh terhadap seluruh wilayah negara, baik dalam masalah kecil maupun besar.
    BENTUK PEMERINTAHAN
    Negara Sekuler : Sistem pemerintahan negara demokrasi-sekular dapat berbentuk republik dengan kepala negara seorang presiden seperti AS atau monarki dengan kepala negara seorang raja seperti Inggris atau kaisar seperti di Jepang.
    Negara Islam : bentuk pemerintahan Islam yang hanya mengenal satu bentuk, yakni Khilafah. Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum Muslim di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Sebutan lain dari Khilafah adalah Imamah.
    KEPEMIMPINAN
    Negara Sekuler : Kepemimpinan dalam negara demokrasi-sekular bersifat kolektif. Sistem pemerintahannya, baik parlementer maupun presidensial, mengharuskan adanya kabinet yang di dalamnya terdapat menteri-menteri dengan spesialisasi departemen-departemen masing-masing dan wewenang tertentu. Kolektivitas kepemimpinan tampak lebih menonjol dalam sistem parlementer; roda pemerintahan dijalankan oleh kabinet yang dikepalai seorang perdana menteri. Kabinet secara kolektif itu bertanggung jawab terhadap parlemen. Jika parlemen menjatuhkan mosi tidak percaya, kabinet tersebut harus bubar.
    Negara Islam : Dalam Islam, kepemimpinan bersifat tunggal, tidak bersifat kolektif. Prinsip tunggalnya kepemimpinan juga diterapkan dalam kepemimpinan negara. Di dalam sistem khilafah tidak ada menteri maupun kabinet yang menyertai khalifah sebagaimana dalam konsep demokrasi. Yang ada di dalam sistem khilafah hanyalah para mu‘âwin (pembantu khalifah). Tugas mereka adalah membantu khalifah dalam tugas-tugas pemerintahan. Mereka adalah pembantu sekaligus pelaksana. Ketika memimpin mereka, peran khalifah bukan dalam kapasistasnya sebagai perdana menteri atau kepala lembaga eksekutif, melainkan sebagai kepala negara. Dalam sistem khilafah tidak ada kabinet menteri yang bertugas membantu khalifah dengan wewenang tertentu.
    PILAR PEMERINTAHAN
    Negara Sekuler : Dalam negara demokrasi-sekular, kedaulatan ada di tangan rakyat yang terepresentasi di tangan wakil rakyat. Demikian juga dengan kekuasaan. Rakyat merupakan sumber kekuasaan. Akan tetapi, pada praktiknya keadaulatan dan kekuasaan itu tidak benar-benar berada di tangan rakyat, namun di tangan para kapitalis/pemilik modal raksasa, terutama di bidang industri dan media massa. Di Amerika, para kapitalis inilah yang sebenarnya secara real mengangkat dan memberhentikan orang-orang yang menempati lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Siapa saja yang berseberangan dengan para kapitalis akan tergusur dari kekuasaannya. Yang lebih tragis nasib negara-negara Dunia Ketiga. Kedaulatan rakyat di negara-negara tersebut justru telah terampas oleh dominasi negara-negara asing.
    Secara praktis, kekuasaan itu dijalankan oleh tiga institusi: yakni legislatif (parlemen), eksekutif (presiden dan kabinetnya), dan yudikatif (lembaga peradilan). Di berbagai negara, yang biasanya dipilih langsung oleh rakyat adalah legislatif dan eksekutif (presiden). Adapun hukum dan undang-undangnya dibuat dan ditetapkan lembaga legislatif. Di beberapa negara, seperti Indonesia, sebuah undang-undang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif.
    Negara Islam : Pilar pemerintahan itu jelas sangat berbeda dengan sistem Negara Islam. Di dalam sistem Negara Islam dibedakan antara kedaulatan dan kekuasaan. Kedaulatan ada di tangan syariat sehingga tidak boleh ada satu hukum atau undang-undang yang tidak bersumber dari Kitabullah dan Sunnah rasul-Nya, sementara kekuasaan ada di tangan umat. Artinya, umatlah yang berhak memilih dan mengangkat orang yang dikehendaki untuk menduduki jabatan khalifah.
    PERAN WAKIL RAKYAT
    Negara Sekuler : Dalam negara demokrasi-sekuler, wakil rakyat menjalankan kedaulatan rakyat. Lembaga perwakilan rakyat inilah yang menetapkan semua hukum dan peraturan dalam negara tersebut. Di beberapa negara, parlemen ini juga memiliki wewenang meminta pertanggungjawaban kepala negara dan memberhentikannya.
    Negara Islam : Itu sangat berbeda dengan wakil rakyat dalam sistem Negara Islam. Wakil rakyat yang terwadahi dalam majelis umat sama sekali tidak berfungsi sebagai lembaga legislatif. Dalam Islam, kekuasaan legislatif hanya milik Allah SWT semata, bukan milik manusia. Kalau pun ada hak mengadopsi hukum-hukum yang berkaitan dengan pengaturan urusan rakyat dan pemerintahan, maka itu adalah bagi khalifah. Ini bukan berarti khalifah memegang kekuasaan legislatif. Sebab, khalifah tidak membuat hukum sendiri, namun hanya sekadar mengambil hukum-hukum syariat yang terkandung dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya berdasarkan kriteria dalil melalui proses ijtihad yang benar.
    SISTEM NEGARA CAMPURAN ANTARA NEGARA SEKULER DENGAN
    NEGARA ISLAM
    Sedangkan pada system campuran, system ini menggabungkan/mengkompromikan/menjalankan system Negara Islam dan system Negara Islam. Contohnya seperti Di Indonesia. Di Negara yang menganut system ini menggunakan hukum islam tetapi tidak secara mutlak seperti di Negara Islam. Antara hukum dan agama tetap dijaga keseimbangannya.

  10. Ratu Alia Sari : B1A012028
    Yesi Nur Maulida : B1A012340
    Anna Meirina : B1A012302
    Ahmad Azhar Yasir : B1A012066
    Muhammad Anshari : B1A012012
    Kemal Roan Dwitama : B1A012040
    Reza Safwaldi : B1A012320

    Di Indonesia tidak bisa diterapkan aliran pendapat 1 dan 3, karena Indonesia memiliki berbagai macam agama, adat istiadat, serta kebiasaan yang mendarah daging, dan di Indonesia mayoritas masyarakatnya beragama islam oleh karena itu tidak dapat di lepaskan seutuhnya penerapan hukum islam tersebut

    Akan lebih baik nya di Indonesia di terapkan aliran pendapat yang ke dua karena di dalam agama islam kita di ajarkan untuk saling bertoleransi dalam menyakini suatu agama, dan karna Indonesia memiliki budaya, adat istiadat, dan kebiasaan yang sangat kental yang tidak bisa di benturkan dengan ajaran Islam secara utuh. Maka dari itu dalam menegakkan hukum Islam kita harus dapat menyesuaikan dengan adat dan kebiasaan yang berlaku agar penerapan hukum islam dapat dengan mudah diterima dan dijalankan oleh masyarakat.

  11. Anisa Claudia (B1A010257), Rikzy Yosfia Rusawita (B1A010223), M Zainal Mahmudi (B1A010131)

    Dari ketiga pendapat yang menjadi tugas pada minggu sebelumnya, tidak ada yang salah. Ketiga pendapat tersebut dapat diterapkan di Indonesia tetapi dengan beberapa pengecualian, misalnya pada pendapat mengenai sekularisme. Orang – orang akan keliru jika menganggap sekularisme adalah paham anti-agama (nilai – nilai agama) dalam tatanan kehidupan sosial. Karena justru di Negara sekular, agama tumbuh subur dan kebebasan beragama terjamin tidak ada agama yang tersingkirkan bahkan ditindas.
    Kemudian pada pendapat mengenai orang muslim harus menerima secara seutuhnya bukan hanya tatanan beribadah, namun kehidupan sehari – hari sesuai dengan hukum Islam. Hal ini bisa saja diterapkan di Indonesia, namun resikonya akan sangat fatal. Warga negera Indonesia memang mayoritas Muslim, tapi tentu saja kita tidak bisa melupakan warga Negara pemeluk agama minoritas. Jika tetap diterapkan maka akan melanggar hak asasi manusia warga pemeluk agam minoritas dan juga sebagai bentuk pemaksaan secara tidak langsung untuk memeluk agama Islam.
    Dan terakhir, pada pendapat Islam tidak memiliki ketatanegaraan, boleh dimasukkan hanya dalam batasan etika dalam kehidupan. Boleh dimasukkan hanya dalam batasan etika kehidupan dalam artian seorang Muslim harus bisa membawa dirinya dimanapun dia berada.

  12. Esika Anugrah – B1A012315
    Ervina Maulida – B1A012125
    Siti Rosyidah H – B1A012303
    Aulia Rahmah – B1A012117
    Marini Permatasari B1A012107
    Dessy Mi’rajiah – B1A012087
    Desi Putri Utami – B1A012083
    M. Rizky Perdana – B1A012251

    Kaffah :

    Teori kaffah dimana sebuah negara menganut hukum Islam secara menyeluruh, dengan seluruh aspeknya, antara agama dan ketatanegaraan digabung sesuai ketentuan islam, seperti urusan iman, atau terkait dangan dengan akhlak, atau terkait dengan ibadah, atau terkait dangan mu’amalah, atau terkait dangan urusan pribadi, rumah tangga, masyarakat, negara, dan yang lainnya yang sudah di atur di dalam Hukum Islam.
    Contoh : saudi arabia

    Sekuler :

    Adalah suatu sistem yang meinggalkan syariah dan menggantinya dengan hukum sekuler; memisahkan / membedakan urusan antara agama dan negara. Urusan agama diserahkan pada individu dan kelompok warga negara sekeyakinan. Negara memberi perlakuan yang sama pada warga negara yang beragama maupun yang tidak beragama. Dalam keadaan ini negara menjamin kebebasan beragama sesuai perintah konsitusi, dan urusan negara diserahkan kepada pemerintahan negara itu sendiri.
    Contoh : turki

    Moderat :

    Sistem ini adalah sistem hukum islam yang “mengkompromikan” dalam hal menggembangkan atau menjalankan kedua dari sistem kaffah dan sekuler.

    Setelah pengertian di atas kami berpendapat bahwa :

    Sumber sistem kaffah adalah hukum islam, sekuler adalah hukum barat, dan moderat bersumber “campuran” (hukum islam yang tidak murni seutuhnya seperti kaffah dan hukum barat). Sistem kaffah sendiri membuat tegaknya hukum Allah dalam suatu negara karena hukum islam di jalankan dalam seluruh aspek. Membuat ketidakadaan kompromi dalam menjalankan apapun karna sudah diatur sendiri dari sumber hukum islam, dan keadaan ini lah yang mempengaruhi tingkat kriminalitas yang lebih rendah pada sistem kaffah, karena hukum islam mempunyai efek jera yang di takuti oleh para pelakunya (pencuri dihukum potong tangan). Namun jika dilihat dari sisi Hak Asasi Manusia, hal demikian dikira kurang pantas untuk diterapkan oleh suatu negara.

    Sistem sekuler dalam pemisahannya membuat pemerintah tidak perlu mengurus masalah kepercayaan yang dianut oleh rakyatnya bebas berkreasi tanpa mengikuti aliran agama yang dianut, yaitu berlaku adil pada semua kepercayaan atau bahkan ketidak kepercayaan. Sekularisme bertentangan dengan Islam, karena islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan tuhannya semata, tapi juga mengatur manusia dengan sesamanya. Islam adalah agama yang utuh dan sempura, lengkap dan komprehensip. Tidak ada satupun
    sisi kehidupan manusia yang terlepas dari aturan islam, ekonomi, bisnis, politik dan sosial budaya.
    Semua aspek kehidupan seorang yang berislam harus sesuai dengan apa yang sudah disyariatkan Allah dalam Al-Qur’an dan Al-Sunnah.
    pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang lemah; mustahil mengatur kehidupan ini dengan aturan yang dia buat sendiri. Jangankan untuk mengatur sendiri kehidupannya, untuk memahami hakikat dirinya pun manusia tidak akan mampu.

    Sistem moderat adalah sistem campuran antara hukum barat dan hukum islam (hukum islamnya tidak semurni dengan kaffah). Dalam sistem moderat yang membolehkan adanya kompromi antara hukum dan agama membuat tingkat kriminalitas lebih tinggi dibanding sistem teori kaffah karena memiliki efek jera yang kurang. Adanya pencampuran hukum menimbulkan hukum agama bercampur satu dengan hukum islam, seperti di indonesia adanya undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

    Sebagai tambahan di indonesia sendiri tidak menganut teori moderat asli karena kebebas pemerintah pusat dalam memberikan kepcerayaannya kepada daerah masing-masing dalam hal mengatur peraturan daerahnya membuat Aceh untuk menerapkan sistem kaffah, salah satunya dibuktikan seluruh wanita yang sudah baligh diwajibkan untuk memakai jilbab, jelas sekali contoh ini adalah sesuai dengan syari’at islam.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>